Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan dalam Perbankan Syari’ah

I.            Latar Belakang

Didalam sebuah badan seperti bank itu ada yang namanya pembiayaan yang di berikan oleh pihak pengelolah untuk nasabah. Pembiayaan tersebut di berikan nasabah guna untuk membantu nasabah yang membutuhkan dengan bentuk tagihan yang mana dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dan nasabah. Disini saya selaku pemakalah ingin mengupas sedikit masalah definisi pembiayaan itu sendiri dan tujuan serta fungsi dari pembiayaan.

II.            Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian dari Pembiayaan ?
2. Apa tujuan dari Pembiayaan ?
3. Apa Fungsi-fungsi Pembiayaan ?
4. Bagaimana Prinsip Pembiayaan ?
5. Apa saja jenis-jenis Pembiayaan ?

6.      Analisis Pembiayaan ?

III.            Pembahasan

3.1 Pengertian Pembiayaan

a.      Menurut Kasmir

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b.      Menurut Muhammad

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.

c.    Dalam arti sempit

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

d.      Pembiayaan secara luas

Pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

e.       Menurut M. Syafi’I Antonio

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

f.       Berdasarkan prinsip syariah

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan :

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

3.2  Tujuan Pembiayaan

      Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

3.3  Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional

3. karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
4. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Unsur - unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu.

1. Kepercayaan.

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar – benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan.

Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing - masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

3.      Jangka Waktu.

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

4.      Risiko.

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.

Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

5.      Balas Jasa.

Dalam Bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

3.4  Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu:

a.       Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b.      Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c.       Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d.      Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e.       Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f.       Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.

3.5  Jenis-jenis Pembiayaan

v  Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / investaris.

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan ( pribadi ).

v  Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil

a. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik

Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik adalah angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.

b. Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir

Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir adalah untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran

c. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir

Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir adalah untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

v  Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya

a. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun

b. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun

c. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai     dengan 3 tahun.

d. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan

v  Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai

a.  Pembiayaan Sektor Perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong, warung sembako dll.)

b.   Pembiayaan Sektor Industri (contoh : home industri; konfeksi)

LEMBAGA PEMBIAYAAN

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha  yang didirikan secara khusus untuk melakukan kegiatan termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

a.      Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)

Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik untuk kegiatan Sewa Guna Usaha, dimana Penyewa Guna Usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama (Finance Lease) maupun  untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala (Operating Lease).

Ø  Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi

penyewa Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Dalam kegiatannnya  sebagaimana dimaksud di atas, pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang milik Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewa gunakan kembali. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang midal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan sewa guna usaha.

b.      Perusahaan Modal Ventura (Ventura Capital Company)

Perusahaan Modal Ventura (Ventura Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura (Investee company / Perusahaan Pasangan Usaha) untuk jangka waktu tertentu

Ø  Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu

Perusahaan Pasangan Usaha untuk :

1. Pengembangan suatu penemuan baru

2. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana

3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan

4. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha

5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa

6. Pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri

7. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan

Penyertaan modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.Divestasi adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dari Perusahaan Pasangan Usahanya.

c.       Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company)

Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan surat berharga. Perusahaan ini malakukan kegitan sebagai perantara dalam perdagangan surat berharga.

d.      Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company)

Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Ø  Kegiatan Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company)

1. Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

2.    Penata usahaan penjualan kredit serta penagihan pitang perusahaan klien.

e.       Perusahaan Kartu Kridit (Credit Card Company)

Perusahaan Kartu Kridit (Credit Card Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Ø  Kegiatan kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat

dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.

f.       Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company)

Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Ø  Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyedia dana bagi

konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

3.6  Analisis Pembiayaan

Analisa Pembiayaan diperlukan agar memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.

·         Jenis – Jenis Aspek yang Dianalisa

a. Analisa terhadap kemauan bayar disebut analisa kualitatif. Aspek yang dianalisa mencakup karakter / watak dan komitmen dari nasabah.

b. Analisa terhadap kemampuan bayar disebut dengan analisa kuantitatiF. Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif, yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.

·         Prosedur Analisis Pembiayaan

1)      Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami :

a. Berkas pencatatan

b. Data pokok dan analisis pendahuluan

              i.   Realisasi pembelian, produksi dan penjualan

            ii.   Rencana pembelian, produksi dan penjualan

          iii.   Jaminan

          iv.   Laporan keuangan

            v.   Data kualitatif dari calon debitur

c. Penelitian data

d. Penelitian atas realisasi usaha

e. Penelitian atas rencana usaha

f.  Penelitian dan penilaian barang jaminan

g. Laporan keuangan dan penelitiannya.

2)      Keputusan Permohonan Pembiayaan

a. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan

b. Wewenang pengambilan keputusan

3)      Analisa Setiap Aspek Pembiayaan

Setelah mengetahui secara jelas titik kritis dari suatu usaha calon nasabah pembiayaan, maka berikutnya adalah melakukan analisa setiap aspek yang berkaitan dengan usaha calon nasabah pembiayaan tersebut.

1. Aspek Yuridis

a. Kapasitas untuk mengadakan perjanjian

b. Status badan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku

2. Aspek Pemasaran

a. Siklus hidup produk

b. Produk subtitusi

c. Perusahaan pesaing

d. Daya beli masyarakat

e. Program promosi

f. Daerah pemasarana.

g. Faktor musim

h. Manajemen pemasaran

i. Kontrak penjualan

3. Aspek Teknis

a. Lokasi Usaha

Memiliki Surat Keterangan Domisili, Dekat pasar, bahan baku, tenaga kerja, suply peralatan, transportasi, dan lain-lain.

b. Fasilitas gedung tempat usaha

IMB, SHM / HGB / Surat Sewa, daya tampung, persyaratan teknis seperti Amdal, dan lain-lain.

c. Mesin-mesin yang dipakai

Kapasitas, konfigurasi mesin, merk, reparasi, fleksibilitas

d. Proses produksi

Efesiensi proses, standar proses, desain dan rencana produksi.

4. Aspek Keuangan

a. Kemampuan memperoleh keuntungan

b. Sisa pembiayaan dengan pihak lain

c. Beban rutin di luar kegiatan usaha

d. Arus kas

5. Aspek Jaminan

a. Syarat ekonomi

b. Syarat Yuridis

Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

·         Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

a. Kekayaan akan selalu terpantau dan menghidari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dalam bank.

b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.

c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.

d. Kebijakan manajemen akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

·         Media Pemantauan

     a. Informasi dari luar

     b. Informasi dari dalam

     c. Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit

         pada beberapa bulan berjalan

     d. Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat

         diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar

     e. Periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang

         dijanjikan terealisasi

     f. Meneliti buku-buku pembantu/ tambahan dan map-map

        yang berkaitan dengan peminjaman.

·         Kunjungan Pada Peminjam

Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantauefektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal yang dilakukan

a. Membuat laporan kegiatan peminjam

b. Laporan realisasi kerja bulanan

c. Laporan stok/ persediaan barang

d. Laporan kegiatan investasi bulanan

e. Laporan hutang dan piutang

f. Neraca R/ L per bulan, triwulan, dan semester

·         Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal itu maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

1. Analisa Sebab Kemacetan

   I. aspek internal

· peminjam kurang cakap dalam usaha tersebuit

· manajemen tidak baik atau kurang rapi

· laporan keuangan tidak lengkap

· penggunaan dana yang tidak sesuai dengan

  perencanaan

· perencanaan yang kurang matang

· dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan

  usaha tersebut

   II. aspek eksternal

· aspek pasar kurang mendukung

· kemampuan daya beli masyarakat kurang

· kebijakan pemerintah

· pengaruh lain di luar usaha

· kenakalan peminjam

2.     Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengatisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif

3.   Melakukan perbaikan akad (remedial) Penundaan pembayaran

4. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad danmargin baru (Rescheduling)

5. Memeperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

Dikutip dari:

http://freyacatatanku.blogspot.co.id/2013/01/pembiayaan-dalam-perbankansyariah-i_18.html